PAUH KAMBAR — Kantor Pemerintahan Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, mencatat lonjakan kunjungan masyarakat dalam sepekan terakhir. Puluhan warga dari berbagai korong secara bergantian mendatangi pusat pelayanan terpadu guna melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pemutakhiran data pada Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini terus memacu jajaran perangkat nagari untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mendongkrak capaian aktivasi IKD. Dalam mekanisme terbaru, aplikasi IKD berfungsi sebagai instrumen verifikasi utama melalui pemindaian wajah (face recognition) untuk mengakses layanan kedaruratan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Transformasi digital ini dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan yang lebih transparan, akurat, serta meminimalisasi risiko salah sasaran. Selain melakukan pendaftaran, melalui Portal Perlinsos Digital ini, masyarakat juga diberikan akses pengawasan terbuka untuk mengajukan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian data realisasi bansos di lapangan.

Wali Nagari Pauh Kambar, Ronald Tribuana Thamrin, menegaskan bahwa jajaran pemerintahan nagari berkomitmen penuh mengawal proses transisi ini agar hak-hak sosial masyarakat rentan tetap terlindungi."Kami mengimbau dengan sangat kepada seluruh lapisan masyarakat Nagari Pauh Kambar, khususnya para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos aktif, untuk segera merespons pemutakhiran data ini. Jangan menunda hingga batas waktu akhir prasyarat nasional selesai, demi menghindari risiko pemutusan bantuan pada tahun 2027 mendatang. Pemerintahan Nagari siap memfasilitasi dan memastikan setiap warga memperoleh asistensi pelayanan yang optimal," pangkasnya.

Menyikapi keterbatasan gawai pintar (smartphone) serta kendala teknis operasional yang dihadapi oleh kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) dan disabilitas, Pemerintah Nagari Pauh Kambar menerapkan regulasi pendampingan inklusif.

Kader penanggung jawab dan Agen Perlinsos Digital ditugaskan secara berkala untuk melakukan mekanisme jemput bola atau kunjungan langsung ke pemukiman warga di tiap-tiap korong. Petugas di lapangan memfasilitasi pemindaian berkas fisik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), sekaligus melakukan verifikasi faktual kondisi sosial ekonomi warga guna penyesuaian tingkat desil kemiskinan pada basis data terpadu.

Pihak Pemerintahan Nagari Pauh Kambar kembali mengingatkan masyarakat untuk segera melengkapi administrasi digital ini melalui koordinasi bersama Kepala Korong masing-masing.